• (021) 7560 539
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BPPT Siapkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Terus tingkatkan layanan publik di era 4.0, pemerintah siapkan implementasi SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem inipun digadang agar tatakelola pemerintah semakin handal, dengan menggunakan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, saat menemui  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin di Kantor KemenPAN-RB Jakarta, Jumat (02/08).
Hammam lalu menuturkan pentingnya penerapan SPBE di seluruh sistem pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan hingga perangkat desa.
 "Di samping meningkatkan efisiensi, SPBE juga akan memudahkan integrasi dalam proses tatakelola pemerintahan. Hal ini yang nantinya juga akan membuat layanan kepada publik dapat lebih cepat prosesnya," imbuhnya.


 Menimpali pernyataan Hammam, Menteri PAN-RB Syafruddin menyebut BPPT harus mampu leading dalam melakukan inovasi di era 4.0 ini. Dia juga meminta agar BPPT terus mengawal program SPBE hingga implementasinya nanti.
 "Harus segera di rampungkan SPBE ini. BPPT harus bantu kawal menjadi penggerak SPBE. Menteri Syafruddin juga mengatakan bahwa BPPT memiliki peran penting dalam manajemen SPBE. Khususnya dalam melakukan audit, agar tidak terjadi pemborosan belanja negara.
 "Jangan sampai nanti kita sudah buat aplikasinya, kemudian baru kita pakai sebentar, muncul lagi sistem baru aplikasi baru. Ujung-ujungnya harus belanja negara lagi, yang berujung pada pemborosan", tegas Syafruddin.
 Perlu diketahui, SPBE tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam perpres tersebut BPPT memiliki tanggung jawab dalam membangun knowledge management system di seluruh pemerintahan pusat maupun daerah, dalam menggunakan layanan publik secara elektronik.

 

 

Saat ini lanjut Hammam, BPPT tengah menggarap kajian Artificial Intelligence, Cloud, sistem audit infrastruktur dan audit aplikasi umum berbagi pakai dalam mendukung SPBE.
“Untuk melaksanakan audit infrastruktur perlu ada pengetahuan audit data center, audit jaringan dan storage atau sistem penyimpanan data. Kemudian kita juga mengaudit aplikasi umum yang ada seperti e-budgeting, e-performance, e-services dari sistem pemerintahan," rincinya.
Dirinya pun berharap nantinya SPBE ini juga memiliki fungsi Enterprise Resource Planning (ERP) atau aplikasi manajemen proses bisnis dalam tatakelola pemerintahan.
"Jadi ya masyarakat pun nanti dapat mengakses layanan pemerintah dengan cepat dan mudah. Misal kalau mau mengurus akta lahir, KTP, izin usaha sampai akta mati, misalnya, semua nanti dapat dilakukan secara elektronik,” pungkas Hammam.


Statistik Pengunjung

Today116
Yesterday215
This week1001
This month4629
Total251603

Kontak Kami

Gedung 230, Kawasan Puspiptek, Serpong,Tangerang Selatan
15314
(021) 7560 539
(021) 7560 538
sekr-bt2mp@bppt.go.id
bt2mp.bppt.go.id

© 2020 Design by Pusat Manajemen Informasi & Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi - BPPT